Bentuk: PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2 TAHUN 1963 (2/1963)

Tanggal: 11 APRIL 1963 (JAKARTA)

Sumber: LN 1963/20

Tentang: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROPINSI IRIAN BARAT UNTUK MASA 1 MEI - 31 DESEMBER 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa menghadapi penyerahan pemerintahan di Irian Barat kepada Republik Indonesia dianggap perlu untuk segera menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat untuk masa 1 Mei - 31 Desember 1963;

b. bahwa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut tidak dapat menunggu pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Irian Barat sebagai dimaksud dalam pasal 2 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963;

Mengingat:

a. Pasal 10 Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia;

b. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1963 tentang Satuan uang rupiah yang khusus berlaku untuk daerah Propinsi Irian Barat;

Mendengar:

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama/Koordinator Irian Barat, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang anggaran pendapatan dan belanja Propinsi Irian Barat untuk masa 1 Mei - 31 Desember 1963.

Pasal 1

 Pendapatan Propinsi Irian Barat menurut perkiraan berjumlah I.B. Rp. . 94.281.759,- termasuk penerimaan berupa subsidi dari Pemerintah Pusat untuk menutup defisit anggaran sebesar I.B. Rp. . 65.325.161,-. Pendapatan yang sudah dapat diperkirakan dimuat secara terperinci dalam daftar lampiran 1 Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

 Belanja Propinsi Irian Barat dirancangkan sebesar I.B. Rp. . 94.281.759,- seperti tercantum secara terperinci dalam daftar lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

 Perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Irian Barat sampai kemata-anggaran akan ditetapkan oleh Menteri Urusan Anggaran Negara.

Pasal 4

 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1963.

 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal 11 April 1961.

Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 1963.

Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.